Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Surabaya

Total anggaran realisasi percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pemerintah kota (Pemkot) Surabaya mencapai setengah triliun rupiah. Jumlah itu didapat dari berbagai sumber bantuan yang diterimah Pemkot Surabaya, sejak bulan Maret hingga 30 Juni 2020 yang nilainya mencapai Rp 510.516.670.954,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Surabaya, bantuan pemerintah pusat dan bantuan dari pemerintah provinsi Jawa Timur.

Selain bantuan dari pusat dan provonsi Jatim, Pemkot juga menerima bantuan dari CSR dari pihak ketiga dalam bantuan berupa bantalan penyangga sosial masyarakat berupa sembako dan alat kesehatan serta barang lainnya. Disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti dengan rincian sebagai berikut :

1. Alokasi APBD Surabaya untuk penanganan covid sejumlah Rp. 151.028.166.717 (24,98%) dengan rincian sebagai berikut :
   1. Penanganan dampak kesehatan sebesar Rp. 82.720.563.205;
   2. Penanganan dampak ekonomi sebesar Rp. 2.115.771.067; dan
   3. Penanganan jaring pengaman sosial sebesar Rp. 66.191.832.445.
2. Kapitalisasi realisasi bantuan dari pemerintah Pusat dan Provinsi terkait penanganan covid-19 sampai dengan 30 Juni 2020 total sebesar Rp. 387.330.750.000 (64,06%). Dengan rincian sebagai berikut :
   1. Bantuan dari pemerintah pusat berupa barang sejumlah Rp. 1.595.000.000 (0,26%)
   2. Bantuan dari pemerintah pusat berupa uang tunai sebesar Rp. 359.361.550.000 (59,43%)
   3. Bantuan dari pemerintah provinsi berupa uang tunai berupa uang tunai sebesar Rp. 26.374.200.000 (4,36%).
3. Kapitalisasi realisasi bantuan dari lembaga (CSR) dan masyarakat lainnya terkait penanganan covid-19 sampai dengan 30 Juni 2020 dengan total sebesar Rp. 66.320.255.940 (10,9%) dengan rincian sebagai berikut :
   1. Bantuan Alat Kesehatan dan Bahan Habis Pakai Material Kesehatan RSUD Soewandhi sebesar Rp. 2.148.162.388;
   2. Bantuan Alat Kesehatan dan Bahan Habis Pakai Material Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada sebesar Rp. 379.299.768; dan
   3. Bantuan Berupa Sembako dan Barang Lainnya sebesar Rp. 63.792.793.784. Sehingga total keseluruhan anggaran untuk penanganan covid di Surabaya baik yang bersumber dari APBN, APBD Jawa Timur, APBD Kota Surabaya hingga bantuan dari lembaga dan masyarakat mencapai Rp. 604.679.172.657.

Artinya penanganan covid di Surabaya yang bersumber dari APBD Kota Surabaya hanya sebesar 24,98%. Hal ini dapat berarti positif dalam artian performa kekuatan APBD Surabaya masih cukup aman hingga akhir tahun 2020. Diluar covid masih ada beberapa program yang perlu dieksekusi misalnya di bidang pendidikan, untuk belanja rutinitas bulanan, belanja sosial diluar penanganan covid seperti permakanan dan beasiswa. Program yang sifatnya wajib diluar anggaran covid masih dapat dilaksanakan.

Kecilnya persentase anggaran penanganan covid yang bersumber dari APBD dapat dipandang negatif pada hal-hal yang urgen dan penting belum dianggarkan oleh APBD. Ada program yang sifatnya urgen tetapi tidak dapat dibiayai dengan menggunakan APBD Provinsi maupun dari APBN karena telah diatur peruntukannya untuk pos anggaran tertentu. Dan juga tidak bisa menggunakan dana yang berasal dari CSR dan masyarakat. Maka satu-satunya jalan adalah dengan menggunakan APBD Surabaya. Contohnya adalah support anggaran untuk kampung tangguh. Jika kampung tangguh menjadi program unggulan yang penting dalam penanganan covid, maka harus mendapatkan intervensi anggaran.

Selanjutnya pada era tatanan normal baru, penanganan covid difokuskan pada dua hal yaitu penegakan protokol kesehatan dan masifkan tes. Kampung tangguh termasuk upaya pembentukan karakter agar warga taat menjalankan protokol kesehatan. Pada upaya untuk memasifkan tes, jika dibutuhkan penanganan aspek kesehatan yang belum bisa menggunakan anggaran diluar APBD Surabaya, maka wajib dianggarkan di APBD. Secara mekanisme karena kedaruratan sangat dimungkinkan alokasi anggaran APBD Surabaya dapat diubah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No 20 Tahun 2020. Dalam pengelolaan keuangan daerah. sangat dimungkinkan bila ada hal yang penting yang dirasa perlu dianggarkan untuk dilakukan perubahan alokasi.

Oleh karena itu, Reni mendorong agar pemerintah kota Surabaya untuk terus menelaah jika ada hal-hal dan program yang sekiranya penting dilakukan untuk penanganan covid dapat segera dianggarkan sembari menjalankan program yang sudah ada.