SURABAYA – Warga Surabaya harus bersabar menanti realisasi perbaikan kampung atau perbaikan layanan hasil reses DPRD Surabaya 2021.

Reses atau pertemuan dengan konstituen atas keluhan dan masukan Pembangunan kota kepada DPRD baru bisa direalisasikan 2022.

Inilah yang saat ini tengah dalam proses alot di DPRD.

Hasil reses atau pokok pikiran (Pokir) DPRD tersebut sejak dua tahun tak direalisasikan. Sebab Pokir atau dulu disebut jaring aspirasi masyarakat (Jasmas)  DPRD Surabaya ini sempat ditiadakan.

Pimpinan DPRD Surabaya menggelar rapat Pokir bersama anggota dan OPD terkait Termasuk Bappeko dan Kabag Hukum.

“Kini peogram yang dulu Jasmas akan diintegrasikan dengan SIPD,” kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti, Rabu (3/2/2021).

SIPD adalah Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Namun, kebijakan untuk usulan pokir tahun ini baru akan direalisasikan pada 2022. Artinya reses tahun ini hanya ditampung.

Sesuai Permendagri 86/2017, usulan pokir itu sudah harus masuk seminggu sebelum Musrenbang tingkat kota.

Musrenbang ini dijadwalkan digelar 17 Maret. Usulan Pokir harus hasil paripurna dan diserahkan ke Pemkot.

Program Pokir merupakan implementasi dari reses dewan. Jadi, usulan warga yang ditampung ketika anggota dewan menggelar reses direalisasikan melalui pokir ini.

Dalam rapat di DPRD terkait Pokir itu, dibahas sistem baru pokir yang diintegrasikan ke SIPD.

Masing-masing anggota dewan akan memiliki akun khusus untuk menginput langsung usulan pokir.

Dengan sistem Pokir yang terintegrasi dengan SIPD ini, pihaknya berharap tidak ada lagi kendala teknis dalam pelaksanaan Jasmas.

Jadi, usulan warga yang sudah masuk melalui reses bisa direalisasikan.

Sumber:

Hasil Reses Anggota Dewan Tahun ini, Realisasi Tahun Depan – Surya (tribunnews.com)