TIMENEWS.CO.ID - Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti menyoroti pentingnya solusi konkret bagi para pengemudi ojek online (ojol), bukan hanya diskusi yang tak berujung.
Hal itu disampaikannya dalam Forum Legislasi bertajuk “Efisiensi RUU Transportasi Online” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
“Yang diharapkan para driver ojol itu solusi. Kalau diskusi tidak menghasilkan kebijakan, hanya akan menambah tumpukan harapan yang tidak kunjung terwujud,” tegas Reni.
Politisi Fraksi PKS tersebut menekankan bahwa DPR RI memiliki tanggung jawab moral untuk menjawab langsung kebutuhan masyarakat, termasuk pengemudi transportasi daring yang hingga kini belum menikmati kesejahteraan yang layak dari profesinya.
“Aspirasi mereka sudah sangat jelas, baik lewat unjuk rasa maupun RDPU. Tapi kenyataannya, mereka belum hidup layak. Kesejahteraan bagi driver ojol masih menjadi mimpi dan janji,” jelasnya.
Dalam forum yang juga menghadirkan Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan, Reni mengkritisi lemahnya keberpihakan nyata dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Ia menyoroti ketimpangan regulasi potongan pendapatan oleh aplikator yang tidak sesuai dengan ketentuan Permenhub.
“Permenhub sudah mengatur potongan maksimal 15% ditambah 5% pajak, tapi praktiknya di lapangan ada aplikator yang memotong hingga 40–50%. Di sinilah pentingnya transparansi dan audit dari Kemenhub,” ujar Reni.
Reni juga menyinggung kondisi pengemudi perempuan yang bekerja di sektor ojol. Berdasarkan riset doktoralnya di Universitas Airlangga, ia menemukan banyak driver perempuan harus bekerja hingga larut malam demi menafkahi keluarga, dengan risiko tinggi di jalan.
“Mereka ini rentan. Kalau belum ada langkah konkret dari Kemenhub, minimal beri pernyataan sikap. Jangan diam,” lanjutnya.
Ia mendorong agar dalam dua hingga tiga bulan ke depan, pemerintah sudah dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak pada pengemudi ojol, termasuk dengan melakukan audit langsung terhadap aplikator.
“Semua pihak harus diatur agar tidak saling mengeksploitasi. Kalau tidak transparan, pemerintah harus turun tangan,” tegasnya.
Menurut Reni, mewujudkan ekosistem transportasi daring yang adil bukan hanya penting bagi para pengemudi, tapi juga berdampak pada masyarakat sebagai pengguna layanan.
“Kalau driver dan aplikator bisa tumbuh bersama tanpa eksploitasi, masyarakat juga akan mendapatkan layanan yang lebih baik. Pemerintah harus hadir sebagai fasilitator dan pengatur,” tutupnya.
Forum tersebut turut dihadiri Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu dan Mori Hanafi, perwakilan ojol Raden Igun Wicaksono, serta pengamat transportasi Darmaningtyas.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai perspektif demi merumuskan regulasi transportasi daring yang lebih adil dan efisien.
Dilansir oleh Timenews.co.id dari laman resmi dpr.go.id pada Rabu (28/05/2025)***
Anggota DPR RI Fraksi PKS berkomitemen memperjuangkan aspirasi rakyat untuk Indonesia yang lebih baik.
