Raker bersama Menteri PKP, Aleg PKS Dorong Penguatan Kedaulatan pada Sektor Perumahan

Jakarta (05/11) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Jawa Timur 1 (Surabaya-Sidoarjo), Reni Astuti, menekankan pentingnya penguatan kedaulatan nasional di sektor perumahan.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Senin (04/11/2024) di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR, Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Reni mengangkat sejumlah poin krusial terkait arah kebijakan dan implementasi program perumahan rakyat.

Reni Astuti menyoroti definisi dan konsep perumahan untuk rakyat yang diusung pemerintah.

“Rumah untuk rakyat ini definisinya seperti apa. Apakah dimiliki, disewa, atau dihuni gratis oleh rakyat? Ini perlu kejelasan, untuk kesamaan frekuensi kita.”, tanya Reni.

“Kejelasan itu penting karena akan berdampak pada perencanaan penggunaan lahan, pembiayaan, dan banyak aspek lainnya,” tambah Reni.

Lebih lanjut, Reni mempertanyakan skema rencana pendanaan untuk target pembangunan 3 juta rumah per tahun yang rencananya akan melibatkan sumber non-APBN.

Politisi PKS asal Surabaya ini menanyakan kejelasan terkait struktur organisasi dan wewenang pihak-pihak yang akan terlibat dalam skema pendanaan ini.

“Untuk pendanaan kolaborasi non apbn, siapa dalam organisasi kementerian yang bertugas dan berwenang menggawanginya? itu penting untuk dijelaskan kepada kami,” ungkapnya.

Selain itu, Reni juga menyoroti permasalahan penyebab hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Direktorat Jenderal Perumahan, di mana dinyatakan bahwa pemerintah belum memiliki basis data perumahan yang dapat diandalkan.

Reni mendesak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk memperbaiki basis data ini, terutama mengingat sisa waktu dua bulan menjelang akhir tahun.

“Kami berharap, di sisa tahun 2024 ini, kementerian segera memperkuatnya,” ujarnya.

Hal penting terkait program perumahan oleh Pemerintah, Reni juga mengingatkan pentingnya kedaulatan nasional dalam sektor perumahan.

“Indonesia harus memiliki kedaulatan di sektor perumahan. Ini penting agar bahan bangunan perumahan memprioritaskan produk dalam negeri. Jangan sampai kedaulatan ini terabaikan,” tegasnya.

Reni menutup dengan harapan agar arah kebijakan sektor perumahan tepat sasaran dan berdampak pada kesejahteraan rakyat.