Jakarta (04/12) — Rapat Kerja Komisi V DPR RI , Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Jawa Timur 1 (Surabaya-Sidoarjo), Reni Astuti, menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan desa untuk mempercepat akselerasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Menteri Transmigrasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/12/2023).
Rapat kerja tersebut membahas Penetapan Perubahan RKA K/L Kementerian terkait dalam APBN Tahun Anggaran 2025.
Reni Astuti memberikan perhatian khusus kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengenai perkembangan konsep smart village di Indonesia.
Ia menilai, konsep desa cerdas yang mencakup smart government, smart people, smart economy, smart living, smart environment dan smart mobility memiliki potensi besar dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang mulai marak di pedesaan.
“Dengan tata kelola pemerintah desa yang baik, maka pelayanan publik di desa dapat semakin ditingkatkan. Hal ini mencakup peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, hingga dukungan terhadap pembangunan infrastruktur desa,” ungkap Reni.
Ia optimis bahwa desa mandiri dan desa cerdas akan menjadi motor penggerak akselerasi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam rapat tersebut, Reni juga memberikan tanggapan terkait program 3 juta rumah yang dirancang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ia meminta kajian ulang terkait alokasi pembangunan 1 juta rumah di kota dan 2 juta rumah di desa.
“Data Susenas BPS 2023 menunjukkan bahwa backlog perumahan di kota mencapai 10 juta unit, jauh lebih tinggi dibandingkan di desa yang hanya 2,7 juta unit. Sehingga kebijakan alokasi pak Menteri untuk program 2 juta rumah di desa dan 1 juta rumah di kota perlu disesuaikan agar lebih tepat sasaran,” tegas Reni.
Lebih lanjut, reni turut menanyakan kepada Menteri Pekerjaan Umum terkait rencana program prioritas pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) yang akan membentang dari Banten hingga Jawa Timur. Ia meminta penjelasan mengenai rencana implementasi proyek tersebut pada tahun 2025.
“Program laut tanggul raksasa (giant sea wall) ini seperti apa rencananya, karena di ruang komisi V rasanya belum jelas terpaparkan. Lalu bagaimana rencana tersebut di tahun 2025? apakah di kementerian PU atau seperti apa?”, tanya reni
Reni menekankan bahwa sinergi antara tata kelola desa, pengelolaan infrastruktur, dan kebijakan perumahan akan mempercepat pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2045.
“Dengan kebijakan yang terarah dan implementasi yang baik, desa cerdas dan infrastruktur strategis dapat menjadi pilar pembangunan bangsa,” pungkasnya.
Rapat kerja ini menjadi forum diskusi penting antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan program-program prioritas pemerintah dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.
Komentar Terbaru