SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Reni Astuti melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Surat Kabar Harian (SKH) Memorandum, Jalan Ketintang Baru III, Jumat 1 Agustus 2025.
Dalam lawatannya, politisi yang dikenal vokal menyuarakan isu pendidikan ini berkesempatan menjadi narasumber dalam program podcast Memorandum TV.
Dalam perbincangan yang santai namun mengena, Reni Astuti mengupas berbagai isu strategis, dengan sorotan utama pada sektor pendidikan. Pengalamannya sebagai mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya yang gigih memperjuangkan pendidikan di Kota Pahlawan, kini ia bawa ke panggung yang lebih luas di tingkat nasional.
Reni menegaskan bahwa pendidikan merupakan amanat konstitusi yang menjadi hak setiap warga negara. Pemerintah, menurutnya, memiliki kewajiban mutlak untuk memenuhinya.
“Kalau kita bicara pendidikan, itu memang amanah konstitusi. Bahkan mandatory spending itu hanya ada di pendidikan yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu hanya pendidikan. Aturannya jelas, tidak boleh kurang dari 20 persen,” tegas Reni.
Kini duduk di Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, Reni menjelaskan adanya pergeseran fokus. Jika sebelumnya ia berkonsentrasi pada dampak kebijakan bagi warga Surabaya, saat ini keputusan yang ia ambil bersama pemerintah pusat akan menentukan arah pendidikan secara nasional, sebagai salah satu pilar menuju Indonesia Emas 2045.
Salah satu perhatian utama yang diungkapkan Reni adalah nasib pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, ia memperluas cakupannya tidak hanya pada wilayah geografis terpencil.
“Komisi X DPR RI memberikan perhatian terhadap pendidikan di daerah 3T. Bahkan tidak hanya 3T, tetapi juga daerah marginal,” ujarnya.
“Jadi kalau daerah 3T itu kan sering bayangannya ada di luar Jawa, akan tetapi ada juga yang di Jawa atau di kota besar yang juga ada keterbatasan akses pendidikan, meliputi pembiayaan. Kita ingin sentuh semuanya,” tambah Reni.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Komisi X DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus untuk membahas secara mendalam persoalan pendidikan di daerah-daerah tersebut. Menurut Reni, ada beberapa temuan krusial dari rumusan masalah yang ada.
“Menyelesaikan pendidikan itu juga ada kaitannya dengan menyelesaikan kemiskinan terstruktural. Karena ketika seseorang belum terpenuhi kebutuhan pokoknya, perutnya belum terpenuhi, rumahnya masih bocor, bagaimana anak ini akan konsentrasi?” paparnya.
Selain itu, isu infrastruktur untuk akses menuju sekolah dan kesejahteraan guru di daerah 3T menjadi sorotan tajam. “Kesejahteraan guru di daerah 3T ini juga menjadi sorotan, tentu tidak bisa disamakan karena biayanya juga tinggi,” kata Reni.
Meskipun kini berkiprah di Senayan, Reni Astuti menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi dari daerah pemilihannya (Dapil) Jatim 1, yang meliputi Surabaya dan Sidoarjo. Salah satu isu yang kerap ia terima dari masyarakat adalah kurangnya pembangunan SMA Negeri di beberapa wilayah Surabaya.
“Ini sering disampaikan warga Surabaya ketika saya turun ada kegiatan di lapangan dengan masyarakat, di wilayah sini tidak ada SMA. Oleh karena itu, saya juga menyampaikan aspirasi warga ini kepada pemerintah provinsi,” ungkapnya.
Sebagai wakil rakyat, ia menyatakan siap membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat, sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.
Komentar Terbaru