Hari ini, Selasa (13/7/2021) penerapan PPKM Darurat se-Jawa-Bali terhitung sudah berlangsung sepuluh hari. Namun sampai hari ini, bantuan sosial (bansos) yang diharapkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum juga turun.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti menerima banyak keluhan dari masyarakat yang merasa kesulitan ekonomi di tengah pandemi ini. Belum lagi, satu bulan terakhir ancaman terpapar Covid-19 sangat tinggi.
“Merespons itu, hari ini saya turun ke beberapa titik untuk membantu sembako dan vitamin. Jadi sebenarnya melengkapi apa yang sudah dilakukan PKS, yang membantu sekitar 172 warga terpapar. Kemudian 1.500an sembako kepada warga yang kurang mampu,” ungkap wakil rakyat asal fraksi PKS ini, pada Senin (10/7/2021).
Salah satu kampung yang didatangi Reni adalah Putat Jaya gang 6 B. Di perkampungan padat penduduk itu, ada 14 warga yang terpapar Covid-19 hasil tes rapid massal yang diadakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya beberapa waktu lalu. Usai berkunjung di gg 6 B, Reni berjalan ke beberapa gang yang warganya juga terpapar Covid-19.
“Saya dapat banyak laporan masuk ada warga yang isolasi mandiri (isoman), ada yang nunggu hasil swab PCR tapi kondisinya bergejala batuk, pilek, anosmia dan ekonomi susah, dan sebagainya. Ada juga MBR yang hasil swab PCR positif dan isoman di rumah. Maka hari ini saya coba bantu. Nah, yang di sini informasinya warga yang terpapar belum mendapatkan permakanan,” jelas Reni ditemui TIMES Indonesia di sela-sela tinjauannya.
Padahal, program permakanan yang ada sejak era Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini itu harusnya merata didapatkan warga kurang mampu apalagi sedang dalam kondisi terpapar Covid-19.
“Kondisi mereka makin sulit karena nggak bisa mencari nafkah. Sebenarnya kesadaran mereka untuk isoman itu patut kita apresiasi. Cuman, saya melihatnya belum ada yang mengawasi juga apa kebutuhannya. Siapa yang bisa memantau kalau mereka aman-aman saja di rumah,” tutur Reni.
Pihaknya menambahkan dalam satu pekan terakhir mendapat sejumlah laporan warga yang meninggal dunia di rumah karena tidak tertangani akibat penuhnya rumah sakit.
Solusi Reni
Melihat kondisi tersebut, Reni mendorong agar Pemkot Surabaya segera memperlakukan warga yang positif hasil rapid tes selayaknya hasil PCR.
“Karena sekarang kalau nunggu hasil tes PCR itu juga lama antreannya, bahkan ada yang 10 hari belum keluar. Sementara warga merasakan gejala Covid. Maka saya mengusulkan di-rapid antigen saja dulu, sehingga bisa langsung ditangani, karena nggak sedikit juga yang isoman menunggu hasil PCR, dadanya sesak, akhirnya meninggal di rumah,” terang alumnus ITS ini.
Teknisnya, pihak Kelurahan harus intens berkomunikasi dengan RT/RW. Apabila kedapatan warga yang bergejala maka Puskesmas terdekat segera datang untuk tes rapid antigen. Atau warga datang ke puskesmas segera terlayani.
“Kalau positif perlakukan seperti orang yang terpapar hasil PCR. Kalau memang tidak layak isoman di rumah, ya bagaimana pemerintah kota memberikan solusinya,” tegas Reni.
Reni juga mengapresiasi upaya pemerintah kota yang menyiagakan Puskesmas selama 24 jam non stop untuk melayani warga.
“Semangatnya seperti yang saya sampaikan, ketika ada warga sakit bisa segera terdeteksi dan ditangani. Apakah kemudian warga datang ke Puskesmas atau dijemput ketika kondisinya butuh bantuan,” ujarnya.
Pihaknya berharap dengan dimaksimalkannya pelayan Puskesmas dapat menekan angka kematian Covid-19.
“Soalnya dalam sepekan kemarin itu rata-rata per hari TPU (Tempat Pemakaman Umum) Covid sudah mencapai sekitar 150an jiwa. Nah ini kan salah satunya akibat penanganan yang terlambat,” ungkap Reni.
Namun demikian Reni tetap memberi catatan terhadap kebijakan Puskesmas 24 jam ini.
“Semangatnya sudah bagus di tengah kedaruratan ini. Hanya saja yang perlu betul-betul dipantau adalah ketahanan kesehatan para nakes (tenaga kesehatan). Maka perlu adanya support dari tenaga luar Puskesmas, misalnya untuk hal-hal yang sifatnya administratif seperti petugas pencatatan dan lainnya,” pintanya Reni.
Oleh karena itu Tim Gerak Cepat Pemkot Surabaya, pihak Kelurahan, dan Kecamatan, perlu membantu operasional Puskesmas 24 jam. “Jadi yang administratif bisa dibantu, agar nakes bisa fokus ke hal yang sifatnya medis,” ucapnya.
Kemudian perlu dibuka pula relawan kesehatan untuk mensuplai kebutuhan nakes di Puskesmas. Mengingat tidak sedikit dari nakes Puskesmas yang tengah terpapar.
“Jadi sekali lagi kemampuan ketahanan nakes di Puskesmas harus menjadi prioritas. Perhatikan asupan suplemennya, tingkat kesejahteraannya, dan kesehatan keluarganya,” Imbau Reni.
Selain itu Reni juga mendorong agar bantuan sosial atau BST dari pemerintah pusat dan pemerintah kota segera disalurkan kepada warga, terlebih PPKM Darurat sudah berjalan sepuluh hari.
“Warga terdampak utamanya yang kurang mampu tentu sangat membutuhkan,” katanya.
Mengacu data pemkot Surabaya penerima bansos pada tahun 2020 hingga Februari 2021, di antaranya realisasi penerima BST 268.194 KK, PKH 51.468 KK, BPNT 81.235 KK. Ada pula bantuan CSR melalui pemerintah kota untuk 106.805 KK hingga bulan Desember tahun 2020.
“Saya berharap saat PPKM darurat ini, bantuan dari pemerintah pusat melalui Kemensos jumlahnya minimal sama dan akan lebih baik jika bertambah agar warga yang terbantu makin banyak,” tuturnya.
Sementara itu terkait permakanan, lurah dapat berkoordinasi dengan camat. Apabila kemudian tidak ada anggaran di Kelurahan, menurut Reni bisa memanfaatkan program pemerintah kota, yakni Surabaya Peduli.
“Jadi yang jelas orang terpapar harus tertangani dengan baik mulai isolasinya, permakananya, dan penanganan medisnya. Soalnya ini tadi ada anaknya yang mengaku sesak, bingung juga ke mana,” bebernya.
Adanya laporan ini, menurut Reni dapat dijadikan bahan evaluasi bersama agar tidak ada kasus serupa yang terulang.
“Ayo sama-sama kita lakukan perbaikan. Semoga kasus yang ada di sini menjadi perhatian untuk lurah dan camat. Saya minta tolong betul pahami kondisi warganya. Jangan sampai ada yang terpapar tapi kurang mendapat perhatian,” tutup Reni Astuti dalam giatnya membagikan sembako untuk MBR dan warga terkonfirmasi Covid-19.
Komentar Terbaru