Pasangan Wali Kota Surabaya,Eri Cahyadi dan wakilnya, Armuji resmi dilantik oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Dilantiknya pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan ini dilaksanakan setelah hampir setahun pandemi melanda. Untuk itu, DPRD Kota Surabaya berharap keduanya mampu memajukan kota dan menyejahterakan warga meski di tengah pandemi.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti mengatakan pandemi telah menyebabkan kondisi ekonomi Surabaya babak belur. Agar kondisi membaik, sejumlah pekerjaan telah menanti mereka. Setidaknya ada beberapa hal yang harus jadi perhatian, yakni sistem kesehatan, sosial, dan pemulihan ekonomi.

“Ini jadi tantangan bagi keduanya karena harus mampu menjalankan berbagai program di tengah pandemi. Tentu saja, sebagian besar program harus dibuat untuk mengatasi dampak pandemi ini,” ungkap Reni dalam keterangan tertulis, Selasa (2/3/2021).

Menurutnya salah satu tantangan terbesar saat ini adalah kesehatan. Data per 25 Februari 2021 lalu, jumlah akumulasi kasus positif COVID-19 di Surabaya adalah 21.268 pasien. Rinciannya 92,6% atau 19 ribu orang sembuh, 1,14% atau 243 orang masih terpapar, dan 6,2% atau 1.323 meninggal dunia.

“Data tersebut menjadi gambaran bahwa pandemi masih berlangsung dengan jumlah kasus yang cukup banyak,” ujarnya lebih lanjut.

Melihat data tersebut, ia menilai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya harus bertindak cepat dan tidak gegabah. Keduanya harus cepat membuat langkah strategis dan efektif untuk menangani pandemi supaya Surabaya bisa menyandang status zona hijau. Berbagai pihak wajib dilibatkan, mulai dari forkopimda hingga masyarakat.

“Dulu, sejak Surabaya punya laboratorium, penanganan COVID-19 makin cepat. Tracing bisa dilakukan lebih masif dan menyeluruh. Sosialisasi dan upaya lain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan juga gencar dilakukan. Nah, ke depan, kami berharap wali kota juga melakukan hal serupa,” ungkap Reni.

Ia mengatakan sistem kesehatan yang membaik bakal membuat paparan virus menurun. Jumlah kasus COVID-19 juga tidak akan meningkat. Hal ini akan berimbas baik pada lini ekonomi, sebab kasus yang tinggi akan makin melumpuhkan ekonomi warga.

Data tahun lalu menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Surabaya mengalami kontraksi -4,8%. Di sisi lain angka kemiskinan juga naik dari 4,51% pada 2019 menjadi 5.02% di tahun lalu.

“Ekonomi di Surabaya ditopang oleh industri jasa dan perdagangan. Jika pandemi berkelanjutan dan kasus meningkat, maka kedua industri tersebut juga tak bisa berjalan dengan baik. Akibatnya, ya, ekonomi mengalami penurunan,” kata Reni.

Saat reses, ia menemukan banyak warga yang mengeluh sulitnya mencari kerja di tengah pandemi. Padahal kebutuhan terus berjalan, lapangan kerja yang tersedia juga tak cukup banyak, sedangkan jumlah karyawan yang mengalami PHK mengalami kenaikan. Mereka yang telah bekerja dan mengandalkan penghasilan harian juga mengaku pemasukan tak lagi mencukupi kebutuhan.

“Fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa wali kota nantinya harus segera melakukan langkah cepat menyelamatkan ekonomi warga,” tegas Reni.

Menurutnya ada sejumlah langkah taktis yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat saat pandemi, salah satunya dengan mendorong daya beli masyarakat untuk produk UMKM yang kini banyak tumbuh. Akan tetapi kondisi ini tak sebanding dengan daya beli masyarakat yang belakangan justru menurun.

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tahun ini yang berjumlah Rp 9,8 triliun sebagian bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat,” jelasnya.

Beberapa program yang bisa dilakukan antara lain adalah program padat karya dengan melakukan pendampingan dan pelatihan pada pelaku UMKM. Langkah kedua dengan menggenjot produksi UMKM.

“Misalnya, menggunakan produk UMKM untuk acara-acara tertentu di pemkot. APBD harus menjadi instrumen untuk menggeliatkan UMKM di tengah daya beli masyarakat turun,” jelas Reni.

Dilantik saat APDB telah berjalan, wali kota memiliki wewenang untuk refocusing atau realokasi anggaran. Untuk itu ia berharap anggaran akan difokuskan pada pemulihan ekonomi, jaring sosial, dan pembenahan sistem kesehatan. Menurutnya tak perlu ada pekerjaan infrastruktur baru dulu, itu belum yang utama.

Ia juga mengimbau Ery dan Armuji mampu menyatukan berbagai elemen dalam penanganan pandemi. Upaya menyejahterakan warga dan memajukan Surabaya harus didukung semua pihak, mulai dari elemen politik, akademisi, swasta, hingga masyarakat.

“Dalam upaya ini, seluruh elemen harus bisa bersinergi. Dewan juga siap untuk berkolaborasi. Semata-mata demi membawa Surabaya ke arah lebih baik,” tambahnya.

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, program-program jaring pengaman sosial harus gencar dilakukan. Reni yakin masyarakat harus mendapatkan bantuan yang sama dan merata, tak boleh ada dikotomi antara bantuan pusat dan daerah.

“Tahun lalu, warga mendapat bantuan yang jumlahnya variatif. Mulai dari Rp 300 ribu, Rp 200 ribu, hingga ada yang sembako saja. Kini, bantuan harus disamakan. Jika pusat memberikan Rp 300 ribu, pemkot juga harus memberi bantuan yang sama,” pungkasnya.

Sumber:

Eri-Armuji Dilantik, Pesan DPRD Surabaya: Atasi Dampak Pandemi (detik.com)