Wakil ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengungkapkan, Pemkot Surabaya tidak pernah menganggarkan APBD untuk permodalan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ia pun menyayangkan kondisi tersebut. Mengingat selama pandemi, banyak pihak melihat UMKM sebagai penopang ekonomi masyarakat.
“Bantuan UMKM Surabaya dari APBD belum pernah ada. Di masa pandemi ini seharusnya APBD turun untuk UMKM. Tapi nyatanya dari Pemkot Surabaya belum pernah ada,” tutur dia pada Sabtu (31/10).
DPRD Surabaya pun mendorong Dinas Koperasi Pusat untuk memberikan bantuan. Terlebih lagi, Dinas Koperasi memiliki program memberikan dana stimulus senilai Rp2,4 juta per UMKM se-Indonesia. “Dinas Koperasi Pusat punya program memberikan bantuan UMKM. nilainya Rp2,4 juta untuk satu UMKM se-Indonesia. Otomatis, penerima di Surabaya terbatas, karena harus dibagi dengan banyak UMKM,” keluhnya.
Reni yang saat itu hadir dalam acara pertemuan calon Wali Kota Surabaya Machfud Arifin, bersama Pahlawan Ekonomi UMKM mengapresiasi program dana stimulus untuk UMKM. Dalam program tersebut, Machfud menjanjikan akan menganggarkan Rp 50 miliar per tahun untuk permodalan, pelatihan dan pengembangan UMKM.
“Pak Machfud memahami kebutuhan UMKM. Program ini memberikan kepercayaan bahwa ketika beliau menjadi wali kota, UMKM tidak hanya bertahan dalam kondisi apapun, tapi juga lebih berkembang,” ungkapnya.
Ia juga memuji program dana stimulus tersebut. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk perhatian pada usaha kecil. Pelatihan, pengembangan dan pendampingan merupakan bentuk inkubasi yang dijanjikan akan terus dikembangakan oleh Machfud.
“Tadi beliau juga mengatakan akan menggandeng BUMN, perusahaan besar dan swasta. Sebelumnya sudah pernah ada kerjasama semacam itu. Tapi kecil sekali,” tukas Reni.
Sementara itu, Machfud Arifin mengungkapkan, ke depannya ia menjanjikan pasar tematik yang akan bersinergi dengan dunia pariwisata. Dalam pasar tematik tersebut, UMKM akan dikumpulkan bersama sektornya masing-masing.
“Misalnya ada UMKM makanan, dikumpulkan di satu tempat. Contohnya seperti penjual sepatu di Praban, atau kue basah di Blauran, dan pedagang tanaman di Kayoon. Jadi ketika orang datang ke Surabaya, bisa ada rujukan pariwisata, bukan cuma jadi tempat transit aja,” tuturnya.
Mantan Kapolda Jawa Timur ini melihat, UMKM sebagai penggerak roda ekonomi rakyat. Sehingga harus terus digenjot dengan kontribusi dan sinergi banyak pihak. Terlebih di masa pandemi seperti ini.
“Covid-19 ini sudah mulai reda. Banyak yang sembuh. Tinggal bagaimana bisa membuat ekonomi bisa lebih normal. Caranya dengan pembinaan, pengontrolan, ke depannya akan memberikan stimulus permodalan dan kesempatan,” pungkasnya.
Sumber :
Anggota DPR RI Fraksi PKS berkomitemen memperjuangkan aspirasi rakyat untuk Indonesia yang lebih baik.
