Reni Astuti, Opini 2 Februari 2021

 

Daya beli masyarakat yang terjun bebas menunjukan tren negatif dari pola konsumsi masyarakat. Bagi kelas menengah ke atas, mereka sengaja menahan uang demi berjaga-jaga di situasi sulit seperti pandemi. Adapun di kelas menengah ke bawah daya beli masyarakat masih rendah. Sebagaimana kita ketahui bahwa aktivitas ekonomi terjadi tatkala ada mobilitas. Sedangkan, dengan adanya pembatasan aktivitas selama pandemi (PSBB dan PPKM) turut menghambat mobilitas dan berdampak pada lesunya ekonomi. Kondisi ini berimbas pada berbagai sektor, salah satunya ialah pendapatan pelaku UMKM yang menurun drastis.

Selama pandemi setidaknya UMKM bergelut menghadapi dua hal, yaitu permasalahan dan tantangan. Sejumlah permasalahan yang dihadapai oleh UMKM di antaranya permodalan, akses pasar, manajerial, teknologi, hingga bahan baku. Di satu sisi UMKM juga melalui berbagai tantangan, yaitu kas operasional, permintaan, penutupan karena kebijakan pembatasan aktivitas, kesempatan makin minim bertemu klien baru, hingga model dan strategi bisnis di era pandemi. Merujuk data dari BPS, total UMKM Surabaya per 2019 mencapai sedikitnya ada 26 ribu pelaku bisnis.

Akan tetapi, dari sekian banyak pelaku UMKM Surabaya tersebut tidak semua terfasilitasi. Mereka yang memperoleh pendampingan maupun pelatihan dari Pemkot hanya sekitar 10 ribu atau kurang dari 50 persen. Ini tentu menjadi catatan agar ke depan sektor UMKM bisa benar-benar diperhatikan tidak hanya di situasi krisis seperti ini. Maka, perlu untuk kita terus menyokong semangat berwirausaha masyarakat secara penuh.  Sehingga bantuan bukan hanya berbasis pelatihan saja, melainkan juga pendampingan, regulasi, serta kebijakan yang turut memudahkan pembiayaan mereka.

Nyatanya, andil UMKM begitu besar dalam  mendorong pertumbuhan ekonomia daerah bahkan nasional. Per 2019 saja setidaknya UMKM berkontribusi minimal 60 persen bagi PDB nasional dan 90 persen angkatan kerja nasional berasal dari pelaku UMKM. Seyogyanya kita berterima kasih kepada UMKM yang telah berkontribusi masif meski saat ini mereka belum mendapatkan perhatian yang optimal. Masa transisi kepala daerah ke depan, maka perlu langkah cepat dengan melibatkan UMKM dalam memulihkan perekonomian daerah sebagai satu di antara prioritas kesehatan maupun kesejahteraan sosial.

Hasil survei BPS (2020) menunjukkan bahwa sektor yang paling banyak terdampak Covid-19 yang mengarah pada pengurangan tenaga kerja adalah sektor Industri Pengolahan, Konstruksi, Akomodasi dan Mamin dengan persentase sekitar 17-18%. Tiga sektor tersebut secara umum merupakan penyerap tenaga kerja UMKM terbesar di Kota Surabaya; Sektor Industri Pengolahan (18,80%); Sektor Konstruksi (19,39%) dan Sektor Penyedia Akomodasi dan Mamin (13,45%). Di sisi lain,  berdasarkan survei sektor Akomodasi dan Mamin merupakan sektor dengan penurunan pendapatan tertinggi yaitu sebesar 92,47%. Mengacu pada data tersebut, maka UMKM Kota Surabaya cukup besar merasakan dampak COVID-19.

Optimalisasi UMKM ini bisa melalui kanal (helpdesk) dengan melakukan screening ekonomi. Dengan begitu, para pelaku UMKM bisa memberikan informasi, baik yang sudah lama atau baru terjun sebagai pengusaha. Upaya mapping dengan membuat klaster ini penting (mikro, kecil, dan menengah) sehingga usaha intervensi bantuan bisa merata dan sesuai sasaran. Karena pelaku UMKM memiliki persoalan yang berbeda-beda, alhasil tidak semua bisa dipukul rata kebutuhannya. Di lain pihak Pemkot memiliki beragam aset seperti sentra PKL. Dengan kata lain, aset-aset tersebut dapat dimanfaatkan bagi kemudahan pelaku UMKM.

Perlu diketahui bahwa ekonomi daerah dipengaruhi oleh empat hal, yaitu investasi, belanja pemerintah, konsumsi masyarakat, dan aktivitas ekspor-impor. Belanja pemerintah menjadi kekuatan utama sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, namun terjadi kelesuan akibat berbagai pembatasan aktivitas di masa pandemi. Alangkah baiknya bila dalam belanja pemerintah tersebut melibatkan UMKM dalam kolaborasi memulihkan perekonomian daerah. Ringkasnya, berbagai acara yang dihelat di tingkat Balai Kota, kecamatan, hingga kelurahan mampu untuk menggerakan berbagai elemen UMKM.

Keterbatasan kuota juga bukan menjadi alasan dalam pelaksanaan pendampingan oleh Pemkot. Saya meyakini bahwa selalu ada cara dalam menyediakan solusi bagi warga Kota Surabaya sebagai pelaku UMKM, walau tidak didampangi langsung oleh Pemkot. Misalnya, Pemkot menyediakan alternatif dengan peran CSR perusahaan ataupun lemabaga lain, sehingga jangan sampai ada satupun UMKM di Kota Surabaya yang tidak mendapatkan pendampingan. Bantuan dari pemerintah pusat sejumlah Rp2,4 juta bagi para pelaku UMKM, meski tidak semua mendapatkan namun Pemkot semestinya bisa hadir melalui APBD dalam mengalokasikan suntikan dana.

Oleh karenanya, perlu direkam apa yang dibutuhkan UMKM. Tidak selalu permodalan, namun juga kebutuhan akses tempat, alat, pemasaran, hingga pelatihan hingga model dan strategi bisnis. Sehingga perlunya membaca dengan benar keperluan dari para pelaku UMKM. Saya mendorong agar pendataan UMKM tetap up-to-date. Perlu juga untuk melibatkan pihak-pihak atau pemerhati yang selama ini mendampingi UMKM hingga perguruan tinggi melalui akademisi dalam rancangan strategi tentu penting untuk didengar. Semangat kerja sama berbagai elemen diperlukan dalam sinergi guna menghubungkan langsung dari produsen ke konsumen agar menjadi mitra.

Dengan demikian, kebutuhan terkini para pelaku UMKM adalah solusi. Bukan lagi memberikan teori atau materi. Sehingga, jangan jadikan UMKM hanya sebatas isu bahwa penting dan perlu diperhatikan, penyelamat ekonomi, tulang punggung ekonomi. Namun realitanya kehadiran terkait kebijakan, regulasi, hingga perizinan kurang dirasakan. Tentu ini menjadi catatan dan tanggung jawab bersama unsur penyelenggara pemerintah daerah, baik Pemkot maupun DPRD. Oleh karena itu harus optimal terekam kondisi faktualnya sehingga kebijakan dan langkah yang diambil Pemkot bisa terasa dan menyentuh secara langsung. Maka dari itu, kita perlu juga mememiliki semangat berusaha yang kuat sebagaimana para pelaku UMKM yang ulet, kreatif, serta membangun jaringan agar bisa eksis dan mapan.