SURABAYA – Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Surabaya diminta membantu pemkot dalam mengurangi angka pengangguran terbuka. Setiap tahun jumlah lulusan SMP, SMA dan perguruan tinggi terus bertambah, dan tidak semua terserap dunia kerja.
Ini disampaikan anggota Komisi D DPRD Surabaya, Reni Astuti, dihadapan peserta Pembinaan LKP-Pelatihan Peningkatan Mutu Pengelola dan Pendidik LKP sebagai persiapan uji kompetensi, di Gedung Wanita Jalan Kalibokor Selatan 2 Surabaya, Selasa (20/2/2018). Ada sekitar 250 orang guru atau instruktur LKP se Surabaya sebagai peserta dalam event yang diselenggarakan Dinas Pendidikan (Dispendik) kota tersebut.
“Lulusan yang ada tidak semua terserap dunia kerja. Selalu ada sisa dan ditambah lulusan baru. Salah satu problem kota adalah pengangguran. Posisi LKP strategis untuk membantu mengurangi angka pengangguran. Lulusan di Surabaya belum semua terserap (dunia kerja, red) dan jumlahnya banyak,” papar Reni.
Pemicu menumpuknya pengangguran tersebut adalah terbatasnya keahlian yang dimiliki lulusan. LKP bisa memberikan pembekalan ke lulusan sehingga siap pakai di dunia kerja.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F PKS) DPRD Surabaya ini berharap LKP yang ada bisa lebih eksis membantu pemkot menekan angka pengangguran. “Kami yang di DPRD akan terus dorong pemerintah kota memberikan pendidikan yang berkelanjutan. Era sekarang keterbukaan, melayani dan profesional,” tandasnya.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kata Reni, kini memberi ruang untuk pendidikan non formal yang selama ini juga menjadi fokus LKP. Karena itu Reni mendorong pendidik di LKP memiliki sertifikat kompetensi.
“Dari pendidik LKP yang ada baru 20% yang memiliki sertifikat kompetensi. Yang memiliki sertifikat kompetensi antara pendidik formal dan non formal tidak sebanding. Ini wajar karena yang formal dan memiliki sertifikat mendapatkan TPP (Tunjangan Profesi Pendidik, red). Ke depan agar pendidik non formal lebih diperhatikan,” urai dan harap Reni.
Disparitas ini bisa menjadi tantangan bagi pendidik di LKP meningkatkan kompetensi dan dikuatkan sertifikat. Uji sertifikasi wajib diikuti pendidik LKP sebagai lembaga pendidikan non formal untuk hasil yang bagus dalam pembelajaran.
“Komitmen Surabaya untuk pendidikan luar biasa. Bukan saja pada pendidikan formal, tapi juga non formal,” tegas Reni.
Reni juga menampung usulan dari pendidik LKP untuk DPRD maupun Pemkot Surabaya. Politisi PKS ini berharap LKP di Kota Pahlawan lebih baik lagi setelah menindaklanjuti usulan pendidik sebagai pelaku di lapangan. (rel-2)
Komentar Terbaru