DPRD Surabaya,Bhirawa. Pemkot diingatkan untuk segera mengkaji secara komprehensif permasalahan kemacetan lalu lintas sebelum menentukan tambahan moda transportasi berbasis rel. Sampai saat ini Pemkot belum pernah mengevaluasi hasil pembangunan tiga jalur jalan,Midle East Ring Road( MERR), Ring road Timur luar serta Midle West Ring Road(MWRR).
“Seharusnya terlebih dahulu ada evaluasi dari tiga rencana pembangunan jalur ring road sebelum ditentukan penambahan moda transportasi baru. Dengan adanya evaluasi tiga jalur ini akan terlihat sejauh mana kemacetan bisa diurai sementara ini,” ujar anggota Komisi C, Reni Astuti, Senin(26/9).
Menurut Reni pada dasarnya pengkajian ransportasi kota Surabaya sangat dibutuhkan untuk menentukan apa saja kebijakan transportasi yang akan diambil. Sampai saat ini, kata Reni, Pemkot hanya menyebut perlunya moda transportasi masal baru sebagai upaya mengalihkan penggunaan kendaraan probadi masyarakat.
“Padahal masih ada setidaknya tiga proyek jalur tranprtasi yang sampai saat ini belum diketahui hasilnya, padahal tujuan pembangunannya sama yaitu untuk mengurai kemacetan,” tandasnya.
Selain itu Reni juga mengingatkan ada banyak kondisi sosial yang tidak tercover oleh Pemkot sebagai bagian masalah kemacetan. Dari catatan kader PKS ini, ada beberapa titik sekolah dan pasar yang menjadi penyebab kemacetan di jalur jalan terdekat.
“Salah satunya beberapa titik sekolah dan pasar menjadi penyebab kemacetan pada jam-jam tertentu. Hal seperti ini juga harus dikaji sebagai penyebab kemacetan,” tegasnya.
Namun demikian Reni mengakui, memang dalam RTRW ada klausul penambahan moda baru berbasis rel sebagai salah satu alternatif mengatasi masalah kemacetan di Surabaya. Khusus mengenai rencana mono rel dan trem sendiri, Reni mengingatkan agar Pemkot benar-benar mengupayakan agar keuntungan maksimal bagi masyarakat Surabaya.
“Tapi fesibility studynya(monorel,red) belum ada, kalau pemkot memang berniat mengerjakannya harus benar-benar memaksimalkan keuntungan bagi masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu Reni mengusulkan agar Pemkot memperhatikan rencana kesepakatan dengan investor yang disebut akan membangun jalur moda mono rel dan trem itu. Diusahakan, lanjut Reni, masyarakat benar-benar bersedia untuk menggunakan moda baru tersebut dengan harga yang terjangkau.
“Jangan sampai keinginan untuk mengarahkan masyarakat agar lebih memilih moda transportasi masal tidak tercapai karena harga tiketnya mahal,” jelas Reni.
Reni mengingatkan pula kasus tol Waru-Juanda yang saat ini sepi karena tarif tol lebih mahal dan tidak memberikan kelelebihan lain dibandingkan penggunaan jalur biasa an akhirnya diserahkan pada pemprov untuk pengelolaannya.
“Jika seperti kasus tol Waru-Juanda, nantinya juga Pemkot sendiri yang harus mengalokasikan APBD, ini juga harus dipikirkan agar tidak terjadi,” tegasnya. [gat]
HarianBhirawa.co.id, 26 September 2011
http://www.harianbhirawa.co.id/utama/37116-pemkot-diminta-mengkaji-kebijakan-kemacetan-lalu-lintas
Komentar Terbaru