Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menerima pengaduan para RW di Kelurahan Wonokromo perihal penerimaan bantuan sosial bagi 680 keluarga penerima manfaat (KPM) yang mengalami kendala Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Reni bercerita per 28-31 Desember 2021 lalu sebanyak 680 KPM dari 8 RW di Kelurahan Wonokromo itu mengeluhkan perihal kendala yang mereka alami saat mengurus pencairan dana BPNT di Lapangan Thor Surabaya.
“Mereka menyampaikan perihal pencairan BPNT yang bermasalah seperti sudah punya kartu BPNT tapi saldo kosong. Lalu ada juga yang terdata KPM BPNT di kelurahan/kecamatan tapi waktu pengambilan di bank terkait, identitas KPM tidak terdata,” kata Reni saat dihubungi, Jumat (7/1/2022).
Legislator PKS ini menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengawal para KPM BPNT yang mengalami masalah pencairan dana bantuan sosial (bansos) tersebut dan telah berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya untuk tindak lanjutnya segera koordinasi dengan BNI agar gercep mencairkan bantuan.
“Saya juga menyampaikan terima kasih sebelumnya kepada Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penambahan jumlah KPM bagi warga Kota Surabaya yang kurang mampu,” ucap Reni.
Dirinya berharap agar pihak bank segera memproses pencairan dana BPNT agar bisa disalurkan kepada para KPM sehingga mereka bisa cepat terbantu.
BPNT adalah bantuan sembako Kemensos kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.
Namun per Juni 2021 lalu Kemensos sudah tidak lagi memberikan BPNT dalam bentuk bantuan pangan melainkan berupa uang yang dikirim ke rekening penerima melalui Himpunan Bank Negara (Himbara). “Infonya macetnya BPNT diterima KPM tidak hanya terjadi di Surabaya namun juga daerah lain, semoga segera ada solusi agar warga tidak menunggu terlalu lama,” pungkasnya.
Sumber:
Pencairan BPNT Macet, Wakil Ketua DPRD Surabaya: BNI Mohon Gercep, Warga Menunggu | beritajatim.com
Komentar Terbaru