Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti, dalam keterangannya Rabu (27/7), turut menanggapi isu belakangan terkait kabar miring dugaan praktik prostitusi terselubung yang kembali aktif di wilayah eks lokalisasi Dolly dan sempat menggegerkan banyak pihak.

Pimpinan DPRD Surabaya itu menjelaskan bahwa suasana eks lokalisasi Dolly telah banyak berkembang dan mengalami perubahan yang memacu daerah ini lebih tumbuh dan berdaya. Lebih dekat, wujudnya dapat dilihat melalui geliat para pelaku usaha hingga menjamurnya UMKM.

Diketahui beberapa waktu lalu, Selasa (12/7), legislator PKS itu juga mengunjungi wilayah di Putat Jaya tersebut dan menyambangi sentra oleh-oleh di Dolly Saiki Point serta menyempatkan berdialog dan bercengkrama bersama warga setempat.

Reni menuturkan bahwa pihaknya mengapresiasi dan selalu memberi dukungan kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah berjuang dan senantiasa berupaya lebih baik serta terus berbenah dan mengikis stigma Dolly di masa lampau.

“Saya melihat bahwa upaya masyarakat sendiri seperti tokoh masyarakat, LPMK, RT, RW, ibu-ibu kader, pelaku UMKM untuk membangun wilayah ini untuk terus berubah maju saya kira semangatnya luar biasa,” ungkapnya.

“Bicara praktik prostitusi, saya kira tidak hanya wilayah tertentu yang perlu mendapat atensi, melainkan di mana pun, di tempat lain pun, perlu upaya untuk terus diantisipasi ya,” terangnya.

Sehubungan dengan itu, politisi PKS ini melihat bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat harus terus diperhatikan khususnya pengelolaan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang dinilai masih butuh ditingkatkan. Hal ini dilontarkan Reni menyikapi bangunan-bangunan terbengkalai di kawasan tersebut.

“Wilayah eks lokalisasi dimanapun ya termasuk di Dolly dan juga di tempat-tempat yang lain memang harus terus mendapat perhatian khusus. Utamanya terkait dengan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

“Saya mendorong aset di eks lokalisasi Dolly ‘zero mangkrak’, jadi tidak ada satupun yang mangkrak,” tambahnya.

Reni menilai bahwa keseriusan Pemkot Surabaya untuk terus memberikan perhatian pada aset yang terbengkalai diharapkan turut memacu pemanfaatan aset-aset di Dolly agar ‘zero mangkrak’.

Menurut informasi yang dihimpun terdapat sekitar 30 aset Pemkot yang berada di kawasan eks lokalisasi Dolly dan Jarak kelurahan Putat Jaya ini. Adapun sembilan di antaranya masih dalam kondisi belum dikelola.

“Banyak juga yang sudah termanfaatkan, untuk taman, untuk lapangan futsal, untuk rumah pemberdayaan, untuk tempat produksi sepatu, dan lain sebagainya,” paparnya.

Lebih lanjut, Reni menyebutkan pengelolaan tidak berhenti pada segi pemanfaatan melainkan juga perlu monitoring berkala terkait optimalisasi keberadaan aset-aset itu.

“Yang sudah termanfaatkan pun juga harus dievaluasi, optimalisasinya seperti apa agar benar-benar berdampak pada aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Adapun untuk aset-aset Pemkot yang belum digarap, dirinya pun mendorong agar Pemkot dapat segera memaksimalkan fungsi bangunan atau lahan tersebut bagi pemberdayaan warga sekitar.

“Bisa melalui model rumah padat karya atau model digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan ekonomi, itu yang harus segera dilakukan,” tuturnya.

“Tidak hanya di eks lokalisasi Dolly tapi juga di wilayah eks lokalisasi yang lain yang di Moroseneng, ini juga harus mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Surabaya,” tuntasnya.