Pendidikan di masa pandemi mengharuskan interaksi belajar dilakukan secara daring melalui layar komputer atau gawai. Lima bulan berjalan sejak dikeluarkannya himbauan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk belajar dari rumah sejak 16 Maret 2020. Namun, pendidikan jarak jauh menambah beban baru bagi warga. Beban keluarga semakin bertambah, dengan bertambahnya biaya untuk membeli paketan internet. Pembelajaran jarak jauh berpotensi meninggalkan anak-anak dari keluarga tidak mampu yang tidak bisa mengakses pembelajaran daring. Selama lima bulan itu pula, Pemerintah kota belum memberikan solusi.
Keluhan warga tidak mampu masih terdengar hingga hari ini. Pagi ini (7 Agustus 2020), saluran TV nasional memberitakan nasib Sulis Wulandari atau yang akrab dipanggil Wulan dan teman-temannya yang berjualan koran untuk membeli kuota internet. Saat diwawancarai, Wulan didampingi oleh Ibunya, Bu Yulika menceritakan pagi sampai siang, ia harus sekolah. Kemudian sore sampai malam ia menjualkan koran yang belum laku dijual ibunya tadi pagi. Bu Yulika menuturkan, awalnya ia dan suami melarang Wulan ikut berjualan. Khawatir karena di jalan, apalagi perempuan. Tetapi akhirnya diperbolehkan. Ia mengaku tak punya uang untuk membiayai kuota internet untuk sekolah anak-anaknya. Meskipun hasil penjualan tidak selalu menguntungkan, tetapi Wulan dan teman-temannya tetap bersemangat untuk mendapatkan pendidikan yang layak di tengah pandemi.
Kondisi tersebut tidak luput dari perhatian Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti. Reni tak henti-hentinya kembali menyuarakan agar pemerintah kota hadir bagi mereka yang tidak mampu dan memastikan hak anak Surabaya untuk mendapatkan pendidikan yang layak terpenuhi. “saya mendorong segera Pemkot membantu warga secara konkrit karena solusi yang ditawarkan memang masih belum jelas.” Tegasnya.
Reni menyebutkan bahwa masih banyak warga yang mengeluh terbebani untuk membeli kuota internet dan belum merasa terbantu. Ini seharusnya menjadi evaluasi untuk Pemkot, setelah sebelumnya merencanakan penggunaan balai RW, kantor Kecamatan dan Kelurahan untuk akses internet. “Apakah itu solusi yang menyelesaikan? Ketika kemudian masih ditemukan kondisi warga yang terbebani. Inovasi dalam pengambilan kebijakan seharusnya bisa dilakukan.” Kritik kandidat calon wakil walikota tersebut.
Hak anak atas pendidikan perlu dijamin oleh pemerintah kota, terutama kebutuhan pendidikan siswa yang tidak mampu. Perlu diingat bahwa pendidikan merupakan layanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah kota, bahkan di tengah pandemi sekalipun.
Video berita terkait dapat diakses di :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10217510306178517&id=1502405245
Komentar Terbaru