SURABAYA – Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jalan Jawa, Jalan Ngagel Rejo Utara VI, tidak menyerah untuk melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Kendati tidak memiliki komputer yang menjadi piranti utama, sekolahan yang sebelumnya berlokasi di Jalan Jawa itu semangat mengadakan UNBK mandiri.

Sewa komputer menjadi solusi. Menariknya, ini tahun kedua pelaksanaan UNBK mandiri yang dilaksanakan sekolah. Ini disampaikan Kepala SMP Jalan Jawa, Rudi Nurrochjadi saat menerima kunjungan anggota Komisi D DPRD Surabaya, Reni Astuti, S.Si, Selasa (13/3/2018).

“Ini UNBK mandiri yang kedua, tahun kedua. Kita sewa 30 unit komputer, cuma yang dipakai 28. Yang 2 unit sebagai cadangan,” terang Rudi.

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga (UNAIR) tahun 1988 ini mengaku mendapatkan sewa komputer dari temannya. Karena itu murah harga sewanya.

“Dua tahun sebelumnya saat ujian kita numpang, ndompleng di Mahardika, cuma bawa server sendiri. Sekarang siswa tidak perlu lagi numpang,” imbuhnya.

Rudi menyebut sejarah SMP yang dipimpinnya cukup panjang. Sebelumnya pinjam gedung SMPN 6 Jalan Jawa. Hingga SMP-nya sempat disebut SMPN 6 KW karena mayoritas guru negeri mengajar siang hari.

Rudi berharap ada bantuan komputer untuk sekolahnya. Apabila ada siap menerima. Sekolah tidak berani meminta partisipasi orangtua atau wali murid.

Ada diantara orangtua yang partispasinya dalam dunia pendidikan tak sesuai harapan. Bahkan ada anak-didik yang tidak masuk sekolah dibiarkan orang tuanya.

Meski demikian semangat sekolah untuk mendidik generasi bangsa terus dikedepankan. “Sewa komputer menjadi salah satu wujud sekolahan memajukan pendidikan,” tandas Rudi.

Reni Astuti di sekolahan menegaskan bahwa Dinas Pendidikan (Dispendik) mendukung penuh upaya sekolah swasta mengadakan UNBK mandiri. Dispendik, kata Reni, mengetahui bahwa ada sekolah swasta butuh perhatian.

Salah satu kebijakan Dispendik, yakni melakukan pengadaan 5.200 unit komputer senilai Rp52 miliar pada tahun 2018 ini. “Nanti komputer ini akan didistribusikan untuk SD dan SMP. SD dulu didahulukan hingga 3.000 unit. Setelah itu SMP,” imbuhnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap ada sisa komputer untuk SMP swasta yang sarana prasarananya memprihatinkan. Seperti halnya SMP Jalan Jawa.

“Bagi sekolah swasta, fungsi komputer tidak cuma untuk UNBK saja namun juga untuk pembelajaran dan operasional sekolah,” papar Reni.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya ini mendorong sekolah swasta yang belum memiliki komputer untuk UNBK supaya mengajukan pinjaman ke Dispendik. Untuk mengajukan hibah tidak memungkinkan karena harus diajukan setahun sebelumnya.

“Kalau fungsinya untuk UNBK, mekanisme pinjam bisa diterapkan karena prosesnya bisa cepat,” saran Reni.

Fakta di lapangan mengenai sekolah swasta yang belum menyiapkan sarana prasarana UNBK berupa komputer, Reni menyatakan akan koordinasi dengan Dispendik khususnya dan pemkot umumnya untuk melakukan pemetaan sekolah. Selanjutnya ditentukan skema perhatian.

Sekolah swasta, kata Reni, bisa langsung mengajukan hibah berupa sarpras langsung ke pemkot. Tanpa harus melalui jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) melalui anggota dewan.

Pasca pengajuan akan dilakukan survei  atau verifikasi oleh pemkot. (rel-1)