Postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021 tidak jauh berbeda dengan tahun ini. Namun, ada penurunan sekitar Rp 500 miliar dari APBD 2020, yakni Rp 9,8 triliun. Dewan meminta bidang pendidikan, kesehatan, serta pemulihan ekonomi mendapat porsi lebih besar.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya Reni Astuti menuturkan, jika melihat struktur anggaran 2021, pemerintah menunjukkan optimisme bahwa pandemi Covid-19 berakhir pada Desember mendatang.
Hal tersebut dinilai positif. ”Sebab, penurunan (kekuatan anggaran, Red) tidak terlalu signifikan. Postur anggarannya masih cukup besar,” ujarnya kemarin (25/10).
Reni menyatakan, pembahasan rancangan anggaran untuk tahun depan masih cukup panjang. Menurut rencana, nota keuangan RAPBD 2021 baru diserahkan hari ini (26/10). Dewan bakal mempelajari nota keuangan yang dibuat pihak eksekutif sebelum disahkan. ”Baru nanti fraksi-fraksi dimintai pendapat umum dan akhir,” jelas Reni yang juga menjabat wakil ketua badan musyawarah (bamus).
Nah, setelah nota keuangan disahkan, dewan bersama pemkot akan membahas rencana kerja dan anggaran (RKA) bersama komisi yang menjadi mitra dinas-dinas terkait. Di situlah forum paling krusial dalam pembahasan RAPBD. Sebab, pimpinan dan anggota komisi bakal melihat dan meneliti detail anggaran yang disusun pemkot.
Reni menegaskan, program-program di bidang pendidikan dan kesehatan harus diprioritaskan. Sebab, dua program tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Nah, yang tidak boleh ketinggalan adalah program pemulihan ekonomi. Sebab, selama pandemi Covid-19 ini, semua sektor terdampak. Bukan hanya pelaku usaha besar, mikro, dan kecil. Keuangan daerah pun ikut terimbas gara-gara virus yang kali pertama ditemukan di Tiongkok tersebut merebak di Kota Pahlawan.
”Ini penting. Sebab, jika kita asumsikan pandemi berakhir pada Desember, berarti tahun depan program-program pemulihan ekonomi bisa digenjot lagi,” tuturnya.
Wakil Ketua DPRD Surabaya A. Hermas Thony menjelaskan, dalam pembahasan RKA di tingkat komisi, hasil reses anggota dewan sepekan terakhir akan dimasukkan menjadi usulan dewan. Namun, usul itu baru bisa direalisasikan dalam program jaring aspirasi masyarakat (jasmas) tahun depan. ”Itu pun ketika PAK (perubahan anggaran keuangan),” terangnya.
Sebab, anggaran jasmas di dalam PAK tahun ini dialokasikan untuk mengakomodasi reses tahun lalu dan tahun ini. Sebagian direalisasikan pada awal 2021. ”Karena kami kan sempat mandek. Dua tahun tidak ada jasmas. Jadi, anggota dewan ini hanya menampung aspirasi masyarakat tanpa bisa mewujudkan keinginan dan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Yang perlu menjadi catatan, kata Thony, pemerintah harus benar-benar jeli dan teliti dalam membuat program. Sebab, banyak kasus di lapangan bahwa program dari pemkot ternyata tidak dibutuhkan masyarakat. Misalnya, di daerah Jemursari. Thony kaget saat Wali Kota Tri Rismaharini memerintahkan pembangunan lapangan futsal di daerah tersebut. Padahal, menurut dia, warga butuh kegiatan yang bisa mendongkrak perekonomian.
”Saya sampai protes ke Sekda. Yang begitu-begitu seharusnya tidak terjadi. Apa yang dibutuhkan warga tidak dikasih, yang tidak dibutuhkan dikasih. Jangan sampai seperti itu ke depan,” katanya.
Karena itu, dia berharap hasil reses dewan benar-benar diakomodasi. Sebab, usulan yang ditampung melalui reses merupakan aspirasi masyarakat yang benar-benar menjadi kebutuhan. ”Kalau boleh saya katakan, usulan dalam reses merupakan suara rakyat yang sesungguhnya. Jadi, usul itu harus benar-benar diakomodasi dengan baik,” tutur politikus Gerindra tersebut.
Terkait dengan pengesahan APBD, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menargetkan anggaran bisa disahkan pada 10 November mendatang. Namun, Reni menilai bahwa pengesahan tidak harus dilakukan pada tanggal tersebut. ”Memang spiritnya Hari Pahlawan, tapi substansinya harus dilihat dulu,” ujar Reni.
Politikus PKS itu memaparkan, berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 64/2020, APBD 2021 disahkan maksimal sebulan sebelum tutup anggaran atau tanggal 30 November. Itulah acuan dalam pembahasan dan penyelesaian RAPBD 2021.
Nah, di dalam aturan tersebut dijelaskan pula program prioritas yang harus dilaksanakan pemerintah daerah tahun depan. Ada klausul yang menyebutkan bahwa program pemulihan ekonomi harus dimasukkan ke program prioritas. ”Kita yakin, dengan berbagai program yang sudah dirancang pemkot, ekonomi bisa kembali bangkit,” tandasnya.
—
TAHAPAN PEMBAHASAN RAPBD 2021
- Penyampaian nota keuangan RAPBD
- Pandangan umum fraksi
- Pandangan akhir fraksi
- Pengesahan nota keuangan RAPBD
- Pembahasan RKA di tingkat komisi
- Pembahasan RAPBD di tingkat badan anggaran (banggar)
- Pengesahan APBD 2021
Catatan:
- Bamus belum menyusun jadwal rapat anggaran karena pemkot belum menyerahkan nota keuangan RAPBD 2021
- Target pengesahan APBD 2021 maksimal 30 November
Sumber :
Komentar Terbaru