Tidak ada lagi anak yang putus sekolah di Surabaya, demikian pernah terungkap Wali Kota Surabaya. Faktanya, tidak demikian yang dialami oleh empat anak lulusan SD yang belum bisa melanjutkan pendidikan kejenjag SMP, lantaran faktor ekonomi keluarganya.

Keempat anak tersebut seharusnya sudah menjalani pendidikan SMP di tahun ajaran 2020/2021. Dengan didampingi orang tua masing-masing mereka wadul ke DPRD Kota Surabaya.

Merekapun diterima hangat oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti. Diruang kerjanya, wali murid curhat kepada politisi PKS ini, agar anak-anak mereka bisa segera sekolah lagi seperti teman-teman.

Menerima aduan itu, Reni Astuti siap mengakomondasi anak-anak untuk ditindaklanjuti ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surabaya.

“Saya tidak ingin ada kejadian serupa di Surabaya, ada anak-anak di Surabaya yang tak bisa melanjutkan kejenjang pendidikan berikutnya. Ini menjadi catatan Dinas Pendidikan,” ujar Reni, Senin (03/08)

Bahkan sudah dua pekan berlangsungnya pendidikan pada tahun ajaran baru, anak-anak ini belum mendapat sekolah, sambung dia.

“Untuk itu saya segera menindaklanjuti ke Dinas Pendidikan Surabaya, supaya mereka bisa tertampung dan segera mengikuti kegiatan belajar. Tadi juga ada satu anak yang sudah sekolah meminta keringanan,” jelas Reni Astuti.

Politisi perempuan PKS calon kuat pendamping Machfud Arifin (MA) dalam Pilkada Surabaya ini menyampaikan, orang tua anak-anak tersebut bahkan tidak berani keluar rumah, karena takut jika ditanya tetangganya karena anaknya tak kunjung sekolah.

“Anak-anak mereka juga sering tanya ke orang tuanya sekolah di mana? Tapi anak-anak sudah saya kasih motifasi supaya tetap semangat. Mestinya anak-anak tidak diajak mikir, kenapa dia belum dapat sekolah, karena dalam bayangan mereka kok sulit sekolah ya?, itu kan ga bagus sebenarnya buat mereka,” papar Reni.

Lanjut Reni, dengan kondisi anak-anak yang tak kunjung sekolah itu sangat miris. Terlebih, pemerintah kota selalu berjanji bahwa anak-anak di Kota Surabaya ini harus bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya.

“Bu Tri Rismaharini pernah bilang, yang tidak mampu harus dibantu, tidak boleh ada yang terkendala karena biaya sekolah. Sering juga Pemkot memaparkan, bahwa anak-anak di Surabaya mengalai cita-cita setingi-tingginya, jangan sampai kendala ekonomi menjadi penghalang. Bahkan kuliah saja ada yang dibiayai pemkot. Lah ini malah yang SMP kelewat. Apalagi ke-empatnya memiliki surat keterangan tidak mampu. Jadi sudah memenuhi syarat untuk di bantu,” tegasnya.

Reni menginginkan agar sistemnya perlu disempurnakan. Jadi, imbuh dia, mereka yang tidak masuk data MBR (masyarakat berpenghasilan rendah,red), itu yang biasanya mengalami persoalan seperti ini.

“Jadi dia tidak terdeteksi. Karena data MBR kita kurang update, ternyata ada orang yang tidak mampu belum masuk data MBR. Saya minta agar data MBR diupdate sesuai. Ini penting. Karena ada warga yang tidak mampu tapi tidak masuk data MBR, akhirnya kan terabaikan,” ujar dia.

Reni juga mendorong supaya pemkot jemput bola untuk memastikan kepada semua lulusan SD sudah mendapat pendidikan lajutkan di SMP.

“Saya khawatir, masih ada anak-anak punya persoalan yang sama. Oleh karena itu saya minta dinas pendidikan untuk memastikan kepada seluruh sekolah SD, kepala sekolahnya untuk mengecek lulusannya yang belum dapat sekolah itu siapa saja,” imbuh Reni.

Dalam kesempatan itu Reni juga memberikan semangat kepada anak-anak yang belum mendapat sekolah. Namun, Reni memastikan untuk mengakomodir keinginan anak-anak tersebut supaya segera sekolah.
“Semangat ya, semoga segera sekolah lagi,” cakap Reni kepada anak-anak tersebut.

Salah seorang wali murid Krisdianti, warga Simogunung Kramat, RT 1 RW 2 mengaku, karena tidak diterima di sekolah negeri. Terpaksa, ia meyekolahkan anaknya ke sekolah swasta yakni SMP Giki 1 Surabaya yang tak jauh dari tempat tinggalnya.

“Tidak diterima di sekolah negeri karena jarak. Lalu ke swasta, kendalanya kesulitan biaya. Suami saya saja baru di PHK karena pandemi Covid-19 ini,” tukas Krisdianti.

Sumber :

https://jurnalberita.id/2020/08/03/terbentur-biaya-empat-siswa-tak-mampu-tidak-dapat-meneruskan-sekolah/