SURABAYA – Kebijakan serta komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dibidang pendidikan tidak perlu diragukan lagi. Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 sebesar Rp9,11 triliun, sebanyak 24,10% di antaranya untuk bidang pendidikan.

Alokasi anggaran tersebut membuat pemkot menggratiskan biaya pendidikan di sekolah negeri yang menjadi kewenangannya. Termasuk memberikan beasiswa bagi pelajar sekolah swasta, bahkan yang kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Surabaya.

Kendati demikian belum banyak warga yang tahu keberadaan program beasiswa tersebut. Sehingga mereka, orangtua atau wali murid dengan status pra sejahtera tidak bisa berbuat banyak menghadapi kesulitan biaya sekolah. Terpaksa anaknya putus sekolah.

Ini menjadi perhatian anggota Komisi D DPRD Surabaya, Reni Astuti, S.Si yang menemui anak putus sekolah berikut orang tuanya dan pengurus kampung. Ini yang terlihat di Balai Rukun Warga (RW) IV, Kelurahan/Kecamatan Wonokromo, Sabtu (24/2/2018).

“Kedatangan saya menindak lanjuti reses beberapa waktu lalu. Ada informasi dari kader dan relawan tentang adanya anak putus sekolah. Karena itu saya datang,” kata Reni. Hadir dalam pertemuan tersebut, anak putus sekolah dan orang tuanya, ketua RT di wilayah RW IV.

Ada 3 anak putus sekolah yang hadir. Ada protholan  SMK dan SMA. Diindikasikan masih banyak anak putus sekolah di Kecamatan Wonokromo yang belum muncul lantaran belum tahu adanya upaya menyekolahkan kembali mereka yang putus sekolah di tengah jalan.

“Mereka yang ingin kembali sekolah harus memiliki semangat belajar tinggi. Misalkan yang putus sekolah sekarang ini ingin kuliah, selesaikan SMA, SMK dulu. Kuliah juga ada yang diberi beasiswa pemkot. Sambil sekolah boleh nyambi kerja di warkop atau di angkutan transportasi online ,” imbuhnya.

Wakil ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F PKS) DPRD Surabaya ini menyebut yang menjadi fokus program kembali bersekolah adalah anak yang usianya belum menginjak 18 tahun.

Yang sudah berusia 19 tahun diminta meneruskan kejar Paket C (setara SMA). Kendati sebelumnya bersekolah di SMK dan prothol bisa meneruskan kejar Paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Ijazah dari PKBM bisa menjadi dasar meneruskan kuliah atau bisa untuk mencari kerja, bahkan menjadi bagian persyaratan maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg).

Anggota DPRD Surabaya dua periode ini kembali memotivasi siswa putus sekolah sebelum melanjutkan studi. Awal masuk sekolah pastinya perlu adaptasi.

Reni juga minta kader PKS dan relawan yang ada membantu mengurus Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) sebagai salah satu syarat untuk kembali sekolah. Anak yang bersangkutan diminta mendatangi sekolah sebelumnya untuk meminta fotokopi raport.

“Surabaya ibu kota Provinsi Jawa Timur. Karena itu derajat pendidikan harus terus ditingkatkan. Capaian wajib belajar 12 tahun harus terus ditingkatkan. Melalui informasi warga, kader PKS maupun relawan reni (WaNi), kami akan terus menindaklanjuti keberadaan anak putus sekolah,” tegas Reni.

Informasi mengenai anak putus sekolah bisa langsung disampaikan ke Reni di Komisi D atau ruang Fraksi PKS DPRD Surabaya.

20180224_095336

 

Sementara itu, upaya Reni untuk mengembalikan anak anak itu bersekolah disambut gembira warga. Salah satunya, Pujadi Purnomo Susilo, warga RT 17/RW IV, Jetis Kulon Gang Pertolongan, Kelurahan/Kecamatan Wonokromo.

Pujadi kesehariannya sebagai tukang becak yang mangkal di sekitaran salah satu pusat perbelanjaan dekat kampungnya. “Harapan-nya, anak nomor dua saya bisa kembali bersekolah. Anak saya SMK di Jalan Gadung, kelas dua prothol karena saya kesulitan biaya,” tutur Pujadi.

Pujadi ingin anaknya kembali sekolah dengan harapan kelak mendapat kerja lebih enak sehingga bisa membantu biaya pendidikan 2  adiknya yang kini masih duduk di bangku SD dan SMP. (rel-1)